Terkait surat penugasan lembur yang banyak diartikan sebagai SPL sudah diatur oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102 /MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (“Kepmenakertrans 102 /MEN/VI/2004”). 

Dimana pada Pasal 6 Ayat (1) Kepmenakertrans 102 /MEN/VI/2004 dituliskan Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan.

Salah satu kegunaan lain dari Surat Perintah Lembur adalah terkait dengan proses audit, berbicara tentang audit sangat erat kaitannya dengan bukti. Dan SPL dapat digunakan sebagai bukti dan dasar pengecekan oleh tim audit untuk memeriksa pembayaran lembur yang dilakukan selama ini. Tidak hanya tentang pembayaran, keterangan pada setiap SPL juga bisa menjadi data bagi tim audit untuk mengecek jenis pekerjaan yang dilakukan sehingga karyawan tersebut harus melakukan lembur. 

SURAT PERINTAH LEMBUR
Nomor: ............................................

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :

MEMERINTAHKAN
Kepada:

No
Nama
Jabatan
Untuk melaksanakan lembur dalam rangka ................................

Demikian surat perintah lembur ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Yosowilangun,
Nama Jabatan


NAMA TERANG